ilustrasi


Dugaan Korupsi Media Pembelajaran di Disdik Riau
Kejati Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara
hukum | Rabu | 08 Juli 2020 | 20:37:05
Redaktur : wisly | Penulis : Linda

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) berbasis Informasi Teknologi dan Multimedia untuk jenjang SMA/SMK di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Jaksa penyidik meyakini ada kerugian negara di proyek miliaran rupiah itu.

Pengadaan media pembelajaran itu dianggarkan dalam APBD Riau. Kegiatan dikerjakan pada 2018 silam.

"Kerugian negara ada tapi besarannya, belum (diketahui). Kita masih tunggu," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, Rabu (8/7).

Audit penghitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Hilman, pihaknya masih berkoordinasi dengan BPK. "Kita terus koordinasi," ucap Hilman.

Sembari itu, penyidik juga terus merampungkan proses pemeriksaan saksi-saksi. Pihaknya juga menjadwalkan untuk meminta keterangan saksi ahli.

"(Pemeriksaan) saksi belum (rampung), masih jalan," tambah Hilman. 

Dalam penyidikan kasus ini, jaksa penyidik sudah memanggil saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan juga saksi ahli. "Kita sudah panggil LKPP dan ahli," tuturnya.

Selain kegiatan yang disebut di atas, Kejati Riau juga diketahui tengah mengusut dua kegiatan lainnya di Disdik Riau. Adapun kegiatan dimaksud adalah pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pengusutan dugaan penyimpangan terhadap dua kegiatan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Terkait hal itu, Hilman memberikan penjelasannya.

"Tetap berjalan. Pada prinsipnya jalan semua," kata Hilman.

Dari informasi yang dihimpun, diduga ada praktik 'kongkalikong' dalam pembelian komputer/laptop melalui e-katalog. Barang elektronik itu sebagai persiapan peralatan UNBK di Disdik Riau. Kegiatan yang semestinya dilakukan secara independen oleh Disdik Riau terindikasi diatur oleh satu perusahaan. Perusahaan itu mengatur dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.

Pembelian tahap pertama yang ditaksir sekitar Rp25 miliar, sudah berlangsung dan terindikasi menjadi 'bancakan' beberapa perusahaan dan juga dinas pendidikan. Deal-dealan tersebut, dilakukan sebelum kegiatan dilakukan oleh Disdik Riau. Pola yang dilakukan juga terbilang cukup baru dan rapi. 

Dimana, pihak Disdik Riau seolah-olah melakukan pembelian secara online melalui perusahaan online shop yang sudah bekerjasama dengan LKPP. Pihak online shop kemudian membeli ke beberapa vendor yang berbeda. Sedangkan, harga yang dibuat telah disesuaikan dengan harga pasar.

PT BMD selaku salah satu perusahaan yang menandatangani kontrak dengan Disdik Riau. Selain itu, terdapat indikasi satu perusahaan sebagai penampung fee untuk beberapa perusahaan yang mengatur kegiatan tersebut.*
 


Berita Lain..



50 OTG Positif Corona di Pekanbaru Isolasi Mandiri
pekanbaru | Selasa , 11 Agustus 2020

TelkomGrop Minta Maaf Atas Gangguan Layanan
etalase | Selasa , 11 Agustus 2020